Telah dilaksanakan rapat monev kegiatan swasembada pangan Provinsi Riau pada Senin (17/02/2025) di Posko Satgas Swasembada Pangan Dinas Pangan,TPH Provinsi Riau. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Dinas PTPH Provinsi Riau, Iga R., S.P.; Kepala Balai Besar Peramalan OPT (BBPOPT), Ir. Yuris Tiyanto, M.M. selaku PJ SSP Riau; Wakil Koordinator Pelaksana Satgas Swasembada Pangan Riau Kolonel Inf Andi Asmara, S.H., M.Han; Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan hewan Cinagara drh. I GST. Made NGR. Kuswandana, M.M.; Kepala BSIP Riau, Dr Shannora Yuliasari, STP, MP; Kepala BBWS III Riau, Kabid Sarpras Pertanian, Kabid TPH, Kepala UPT PSBTPH, Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluh Pertanian, Kepala UPT Perlindungan Dinas PTPH Provinsi Riau.

 

Tujuan dari Pertemuan adalah untuk monitoring & evaluasi minggu kedua Februari 2025, mengidentifikasi kendala dan permasalahan serta merumuskan solusi sekaligus pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan optimasi lahan (OPLA) dan target sasaran tanam tahun 2025 lingkup SSP Riau.

 

Dalam arahannya, Kepala Balai Besar Peramalan OPT, Ir. Yuris Tiyanto, M.M, selaku PJ SSP Provinsi Riau menyampaikan selama seminggu, tim SSP Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan capaian LTT di Provinsi Riau melalui gerakan percepatan tanam mulai tanggal 10 – 14 Februari 2025 di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Siak, dan Bengkalis yang memberikan hasil capaian LTT reguler per tanggal 15 Februari 2025 seluas 2.709 Ha (32,98%) dengan label hijau dan capaian LTT reguler per tanggal 16 Februari 2015 seluas 3.031 Ha (36,90%). Beberapa solusi percepatan tanam adalah pengolahan dan percepatan tanam menggunakan alat dan lakukan penyelesaian masalah dengan bersinergi antara pusat dan daerah termasuk kendala alsintan.

 

Kepala BSIP Riau menyampaikan BSIP telah melakukan gerakan percepatan tanam di Kabupaten Inhil dan Pelalawan, perbenihan tahun 2025 tersedia biosalin inpari 34 inpari 75 dan beberapa varietas lainnya, rencana BP yang terbentuk di Inhil adalah 22 BP.

 

Dari permasalahan yang dihadapi dari pemaparan tim SSP, diperlukan upaya tindak lanjut diantaranya diperlukan ground check dalam rangka identifikasi dampak kekeringan karena kekurangan air bersama BBWS, PU Provinsi, Kabupaten dan Dinas Pertanian; sosialisasi, pengawalan dari TNI serta koordinasi dengan Bulog terkait implementasi hpp Rp. 6.500; Strategi pelaporan data LTT satu pintu melalui Kabid TPH Dinas PTPH Provinsi Riau; Mengajukan permohonan bantuan benih VUB ke provinsi (APBD 1) atau swadaya; percepatan semai; pembelian alat mini trasnplanter (swadaya) maupun bantuan atau peminjaman Upja dan Brigade alsintan terdekat untuk percepatan tanam pasca banjir.

 

"Lomba lari lewati rintangan

Sambil membawa minuman

Rapat Monev Kegiatan swasembada pangan

Untuk mempercepat penanaman"