Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan dan BMN di Hotel Holiday Inn - Bandung selama 3 hari dari tanggal 21 s.d. 22 Juni 2023. Kegiatan ini diikuti oleh UK/UPT Kementan. Hadir dari BSIP Riau, Kasubag TU (Eka Novriandeni, S.Pt) dan Penyusun Laporan Keuangan (Ahmad Nirwan, SP).

 

Acara ini diawali dengan laporan Ketua Panitia Komariah, SE, ME, yang menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas LK dan BMN agar sesuai SAP dan tetap memperoleh Opini WTP atas LK Kementerian Pertanian.

 

Pembukaan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementan Fuadi, Ak, M.P.A. yang menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah enam kali berturut-turut mendapatkan prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari periode dari 2016 s.d. 2021 atau delapan kali dari 2013 s.d. 2014. Opini WTP diserahkan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.

 

Terdapat beberapa hal yang menjadi indikator pemeriksaan laporan keuangan yang harus diperhatikan antara lain opini terakhir tahun sebelumnya, hasil pemeriksaan tahun anggaran yang diperiksa, efektivitas tindak lanjut, integritas personil kunci, efektifitas atas SPI dan potensi adanya kecurangan.

 

Pada workshop kali ini dihadirkan beberapa materi yang disampaikan oleh Narasumber yaitu Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2023 oleh Biro KBMN, Penginputan TKDN pada aplikasi SAKTI oleh DJPB, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) oleh DJKN, Penguatan SPI dalam Penyusunan LK dan BMN oleh Itjen Kementan, Sistem e ticket dan pencatatan data Base manifest penumpang oleh Maskapai Penerbangan, Kartu Kredit Pemerintah serta Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi atas LHP BPK RI oleh BPK RI.