BSIP Riau Ikuti Raker Penguatan, Peningkatan Kapasitas, Redistribusi, Reformulasi Jabatan Fungsional
Seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, BSIP terus berbenah, bertransisi untuk terus berproses menuju peran dan posisi yang diharapkan. Saat ini, BSIP fokus untuk memperkuat dan merekomposisi SDM, memperkenalkan kelembagaan kepada seluruh stakeholder, serta reinvestasi aset-aset yang dimiliki seperti kebun dan laboratorium.
BSIP didukung oleh 3.720 sumberdaya manusia yang tersebar di 64 satker dengan berbagai level pendidikan, jabatan fungsional maupun pelaksana. SDM tersebut akan terus dikembangkan jumlah maupun kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan.
Pada Raker hari kedua, Jumat (29/09/2023), Kasubbag TU BSIP Riau (Eka Novriandeni, S.Pt) mengikuti Sidang Kelompok I terkait "Sumber daya manusia (penguatan, peningkatan kapasitas, redistribusi, reformulasi jabatan fungsional)" dengan narasumber Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan SDM Aparatur Kementerian PANRB (Aba Subagja, S.Sos., MAP) dan Sharing Knowledge dari Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian (Drs. Zulkifli,M.M) dan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN (Sri Widayanti, S.H., M.M.).
Aba Subagja menyampaikan bahwa masa depan ASN menunjukkan masa depan bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penataan jabatan ASN untuk mendukung kinerja organisasi. Ada beberapa hal yang mesti ditata oleh BSIP yaitu formasi jabatan/peta jabatan, standar kinerja/bobot jabatan, kelas jabatan, standar kompetensi jabatan, dan jenis jabatan fungsional dan pelaksana.
Sementara itu, Ka Biro OKE Drs. Zulkifli, MM menyampaikan bahwa dengan adanya dinamika kelembagaan, Kementan terus melakukan pergerakan penyesuaian. BSIP walau masih baru, diharapkan dapat langsung terbang, artinya dengan kondisi pegawai yang minim dikarenakan berkurangnya jumlah pegawai serta adanya arus pensiun yang terus bergulir, maka tidak menutup kemungkinan pegawai JF membantu pekerjaan pelaksana.
Narasumber dari BKN, Sri Widyati mengatakan bahwa saat ini penerimaan pegawai lebih ditekan kepada PPPK. Penerimaan pegawai perlu selektif dan sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi. Diharapkan dengan adanya arus digitalisasi dan kecanggihan teknologi, dapat memangkas jumlah kebutuhan pegawai.